GITULAH.COM – Buruknya kualitas udara di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dalam sepekan terakhir mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan sejumlah langkah. Salah satunya, kembali memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau work from home bagi pegawainya.
“Artinya work from home itu 50 persen-50 persen atau 60 persen dan 40 persen untuk mengurangi kegiatan sehari-hari di Pemda DKI. Kami minta juga kementerian lain bersama-sama melakukan work from home,” ujar Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin (14/8).
Heru juga menyebut Pemprov DKI Jakarta akan kembali memperketat izin pembangunan dan mengusulkan penggunaan Pertamax Turbo bagi kendaraan berkapasitas 2.400 cc. Selain itu, Pemprov DKI bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya juga akan memperketat pelaksanaan uji emisi bagi kendaraan bermotor.
“Kami tinggal ketatkan uji emisi di titik-titik tertentu yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan kerja sama dengan Polda Metro Jaya dan tentunya bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perhubungan,” ungkap Heru.
Sementara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa langkah untuk mengatasi masalah kualitas udara di wilayah Jabodetabek akan dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, pemerintah akan memberlakukan kebijakan Euro 5 dan 6, menambah ruang terbuka hijau, hingga menerapkan kembali work from home.
“Pada jangka menengah mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil. Kita sudah punya MRT, LRT, dan kereta cepat dan juga agenda elektrifikasi. Pada jangka panjang tentu saja juga sudah kita awali yaitu mitigasi dan adaptasi iklim dengan pengawasan yang ketat di Jabodetabek,” ucap Siti Nurbaya.
Sedangkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kesempatan yang sama mengatakan selain memperketat pelaksanaan uji emisi, pemerintah juga akan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan utilitas kendaraan. Pemerintah mempertimbangkan untuk membuat kebijakan empat penumpang dalam satu mobil atau four in one.
“Jadi mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya sehingga jumlahnya akan menurun,” ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi juga menyebut bahwa pemerintah akan meminta PLN untuk memperbanyak persediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle).
“Pak Gubernur sudah melakukan, kami sudah melakukan, saya harapkan tidak saja instansi pemerintah tetapi swasta yang berdomisili di Jabodetabek mulai menggunakan EV, dari motor, dari mobil bersamaan dengan yang lain,” tutur Budi.
