JAKARTA – Seluruh pemimpin serikat buruh menyatakan siap mengawal implementasi komitmen pemerintah atas keberpihakan terhadap buruh. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya peningkatan daya beli pekerja untuk menggerakkan ekonomi nasional.
Sedangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menegaskan kesiapan buruh mendukung kebijakan pro-rakyat, “Kami akan setia mendukung sekaligus mengawal implementasinya,” tegas Gani, dilansir keterangan pers BPMI Setpres, Kamis (1/5), di Jakarta.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung dalam unjuk rasa buruh yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Shoya Yoshida, Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Internasional, menyebut kehadiran presiden sebagai ‘bukti nyata’ komitmen pemerintah terhadap masa depan buruh Indonesia. Pernyataan ini diamini Ely Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), yang menyampaikan apresiasi khusus. “Kehadiran Bapak Presiden menunjukkan keberpihakan pada perjuangan buruh yang telah berlangsung ratusan tahun,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Said Iqbal (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). Ia menyampaikan enam tuntutan utama buruh, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan dan perlindungan dari PHK sepihak. “Ini pertama kalinya dalam sejarah, presiden tidak hanya mendengar tapi merespons langsung tuntutan kami dengan langkah konkret,” kata seorang perwakilan buruh perempuan dari sektor garmen.
Poin penting yang disepakati dalam forum itu ialah pembentukan forum tripartit (pemerintah, pengusaha, serikat pekerja) untuk membahas revisi UU Ketenagakerjaan, mekanisme pengaduan cepat untuk kasus PHK tidak prosedural serta sosialisasi intensif tentang hak-hak pekerja hingga ke tingkat desa. Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. “Kami butuh masukan dari para pejuang buruh yang memahami persoalan di lapangan.”
