GITULAH.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi usulan penghapusan jabatan Gubernur karena dinilai tidak efektif. “Untuk mengubah suatu kebijakan harus melalui kajian yang mendalam dan perhitungan serta kalkulasi yang jelas,” ujar Jokowi menanggapi usulan tersebut, di sela kunjungan ke Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2), untuk mengecek harga bahan pokok.
Menurut Jokowi, sebagai negara demokrasi boleh saja mengajukan usul. “Tapi, semua perlu kajian mendalam, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” jelasnya. Jokowi juga menyebut beberapa hal yang perlu diperhitungkan dan menjadi kajian untuk menghapus jabatan gubernur. Mulai dari tingkat efisiensi hingga rentang kontrol apabila jabatan gubernur dihapuskan.
“Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung ke misalnya bupati, wali kota terlalu jauh? Span of control-nya yang harus dihitung semua,” tegas Jokowi.
Sebelumnya, pekan lalu, di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarat, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus karena dinilai tidak efektif. Fungsi gubernur menurutnya hanya sarana penyambung pusat dan daerah. Sedangkan anggaran gubernur cukup besar. Atas usulan ini, menurut Cak Imin pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung hanya pada bupati dan wali kota saja. Tidak ada lagi pilkada gubernur.
