JAKARTA – Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian pada kepentingan kemanusia dalam krisis di Ukraina. “Aksi kita di Majelis Umum PBB harus berkontribusi kepada kepentingan kemanusiaan yang lebih besar,” begitu ditegaskan Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Arrmanatha Nasir, pada sesi khusus darurat (emergency special session) PBB mengenai Ukraina, di Markas Besar PBB, New York (28/2).
Arrmanatha menyampaikan situasi di Ukraina telah mencederai tatanan perdamaian di Eropa Timur. Ditekankan juga aksi militer di Ukraina tidak dapat diterima. “Aksi militer di Ukraina mempertaruhkan nyawa warga sipil dan mengancam perdamaian serta stabilitas regional dan global,” tegasnya, dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Selasa (1/3), di Jakarta.
Karena itu, Indonesia mendorong agar perdamaian segera dikembalikan di Ukraina. Dalam konteks ini, Indonesia mendorong semua pihak untuk memastikan solusi damai melalui dialog dan diplomasi. “Semua pihak harus menghormati tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah,” jelas Arrmanatha.
Lebih lanjut, diigatkan pula dalam situasi perang, masyarakat sipil menanggung dampak terbesar. Dalam konteks ini, ditekankan dua hal. Pertama, agar semua warga sipil yang membutuhkan dapat memperoleh akses bantuan kemanusiaan. Kedua, agar masyarakat sipil yang ingin keluar dari Ukraina, diberikan safe passage. “Saya meminta semua pihak untuk memasikan safe passage masyarakat sipil, terlebih adanya warga negara Indonesia di Ukraina dalam proses evakuasi,” tegas Dubes Tata.
Mengakhiri pernyataannya, Arrmanatha menegaskan konflik dan ketegangan tidak memberi manfaat untuk siapapun. Indonesia mengajak anggota Majelis Umum PBB untuk fokus kepada upaya membawa perdamaian di Ukraina. Pertemuan emergency special session Majelis Umum PBB kali ini dilaksanakan atas permintaan yang didukung 11 negara anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Hal ini dilakukan karena negara anggota tersebut merasa DK PBB gagal membahas dan mengambil aksi terkait situasi di Ukraina.
Sejak awal krisis Ukraina dibahas di PBB, Indonesia aktif mendorong agar dilakukannya dialog dan diplomasi. Dalam berbagai kesempatan, Indonesia secara proaktif melakukan pendekatan kepada negara-negara kunci, termasuk anggota DK PBB untuk memastikan respons PBB yang konstruktif terhadap krisis yang berlangsung. Menyadari sulit dicapainya konsensus di DK PBB, Indonesia berupaya menjembatani terciptanya resolusi konstruktif, dan tergabung dalam kelompok kecil perumus resolusi di Majelis Umum PBB terkait agresi di Ukraina.
Indonesia berperan aktif mendorong agar resolusi memuat aspirasi seluruh pihak secara berimbang guna mencegah perpecahan di Majelis Umum PBB. Indonesia mendorong dimuatnya desakan untuk dialog damai, perlindungan warga sipil dan referensi terkait safe passage, serta akses bagi bantuan kemanusiaan. Pertemuan ini merupakan Sesi khusus darurat yang diajukan oleh Dewan Keamanan PBB. Pertemuan darurat Majelis Umum PBB yang diajukan DK PBB terakhir kali diadakan 40 tahun lalu mengenai Occupied Arab Territories.
